perdana di Indonesia — dan mungkin juga perdana di Asia Tenggara ini — direncanakan akan menghubungkan ibu kota negara Jakarta dengan kota Bandung di provinsi Jawa Barat, dengan jarak membentang sejauh 150 kilometer. Proyek ini juga diharapkan akan berkembang lebih lanjut ke tahap berikutnya dengan menghubungkan kota terbesar kedua di Indonesia, Surabaya di Jawa Timur. Jepang dan Tiongkok telah mengungkapkan ketertarikan mereka untuk ikut serta dalam tender proyek ini, sebelumnya kedua negara Asia tersebut telah menggelar studi komprehensif mengenai proyek ini.^[1]
Pada akhir September 2015, Indonesia memberikan proyek kereta api senilai multi-miliar-dollar ini kepada Tiongkok,^[2][3] sebuah keputusan yang sangat mengecewakan Jepang.^[4] Disebutkan bahwa tawaran Tiongkok untuk membangun jalur kereta cepat Jakarta-Bandung tanpa memerlukan jaminan dan pembiayaan dari Pemerintah Indonesia, adalah poin yang paling menentukan jatuhnya pilihan Jakarta kepada Tiongkok.^[5]
Pada tanggal 21 Januari 2016, Presiden Joko Widodo meresmikan proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta—Bandung sekaligus melakukan groundbreaking peletakan batu pertama pada proyek tersebut^[6]. Jalur kereta kecepatan tinggi Jakarta-Bandung direncanakan akan mulai beroperasi dan mulai melayani publik pada tahun 2019.^[7]

• janjian konsesi pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung antara Kementerian Perhubungan dengan PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) akhirnya ditandatangani pada Rabu (16/03) malam.

Dalam kesepakatan perjanjian disebutkan masa konsesi berlangsung selama 50 tahun sejak 31 Mei 2019 dan tidak dapat diperpanjang, kecuali dalam keadaan kahar -seperti ada bencana alam.

Perjanjian kerja sama itu ditandatangani oleh Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dan Direktur utama PT Kereta cepat Indonesia Cina, KCIC, Hanggoro Budi Wiryawan di kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, seperti yang dilaporkan wartawan BBC Indonesia, Heyder Affan.

Disebutkan pula pembangunan prasarana kereta cepat senilai US$5,5 miliar ini paling lama tiga tahun terhitung sejak izin pembangunan prasarana dikeluarkan.

• Proyek kereta cepat tertunda, izin 'belum lengkap'
• Johan Budi: Informasi soal KA cepat banyak yang simpang-siur
• Dua poin 'mendasar' yang membuat pembangunan kereta cepat tertunda

Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, dalam pidato sambutannya, mengatakan "pemerintah tidak mengeluarkan anggaran APBN sama sekali dan tidak memberikan jaminan apapun baik jaminan keuangan maupun jaminan garansi".
Proyek pembangunan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung ini sempat tertunda sekitar dua bulan karena izin konsesi dan izin pembangunan yang belum selesai.

Hak atas foto Reuters

Image caption Beberapa poin lain yang tertuang dalam perjanjian konsesi, antara lain, pada akhir masa konsesi, semua prasarana perkeretapaian KA cepat dalam kondisi laik operasi.

Dan setelah penandatanganan perjanjian konsesi, kedua pihak sepakat agar Kementerian Perhubungan segera menerbitkan izin usaha dan izin pembangunan kereta cepat tersebut.
"Jadi, nanti setelah ini, saya kira, mudah-mudahan izin usaha dan izin pembangunan bisa diterbitkan," kata Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.
Ditanya kapan dua izin itu bisa diterbitkan, Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Hermanto Dwiatmoko mengatakan:
"Kalau izin usaha sudah saya naikkan ke pak menteri, besok mungkin sudah diteken. Kalau izin pembangunan, mungkin paling lambat Jumat."
Menurut Hermanto, dua izin itu untuk rincian pembangunan sepanjang lima kilometer yang sudah diajukan KCIC. "Yang 5 km sudah kita periksa satu per satu. Yang lainnya dari 0 km dan 95 km, serta 100 km dan 142 km harus diserahkan dan kita periksa lagi".